Beritapublik.Online – Bandung – Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) Jawa Barat mengambil sikap atas penolakan rencana audiensi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat.
Jajaran SWI Jabar mendatangi Kantor Disdik Jabar, Kamis (1/10/2026), untuk meminta penjelasan langsung terkait mekanisme dan alasan audiensi sebelumnya disebut harus dilengkapi surat pemberitahuan dari kepolisian.
Kedatangan SWI Jabar tersebut bukan dalam rangka aksi unjuk rasa, melainkan untuk mempertanyakan sekaligus mencari kejelasan mengenai prosedur audiensi yang diterapkan oleh Disdik Jabar.
Persoalan bermula ketika rencana audiensi SWI Jabar dengan Disdik Jabar disebut belum dapat dilaksanakan karena adanya persyaratan berupa surat izin pemberitahuan dari kepolisian. Hal tersebut kemudian menjadi pertanyaan di kalangan pengurus dan anggota SWI Jabar.
Sebelumnya, persoalan serupa telah diberitakan sejumlah media dan pihak Disdik Jabar juga belum memberikan penjelasan publik secara rinci mengenai dasar persyaratan tersebut.
Ketua SWI Jawa Barat, Edi Suprapto, menegaskan bahwa pihaknya datang untuk membangun komunikasi secara kelembagaan dan mencari kejelasan, bukan melakukan demonstrasi.
Menurut Edi, audiensi merupakan forum dialog antara organisasi atau kelompok masyarakat dengan instansi pemerintah. Karena itu, SWI Jabar mempertanyakan dasar penerapan persyaratan surat dari kepolisian apabila kegiatan yang dimaksud adalah audiensi di lingkungan kantor pemerintahan.
“Kami datang untuk audiensi dan silaturahmi, bukan untuk melakukan aksi. Kalau memang ada prosedur yang harus ditempuh, tentu kami akan mengikuti aturan yang berlaku. Tetapi kami ingin aturan tersebut dijelaskan secara jelas dan transparan,” tegas Edi Suprapto.
Dalam kedatangannya ke Disdik Jabar, Edi juga menyampaikan sikap SWI Jabar mengenai rencana audiensi lanjutan.
Ia menegaskan, SWI Jabar siap mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Disdik Jabar. Namun, ada satu hal yang menjadi catatan penting, yakni SWI Jabar meminta agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat hadir langsung dalam forum audiensi.
“Kami akan menempuh sesuai aturan yang ada di Disdik Jabar. Tetapi dengan catatan, kami berharap Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat hadir dalam audiensi tersebut karena ada beberapa hal yang memang ingin kami pertanyakan secara langsung,” ujar Edi.
Menurutnya, kehadiran pimpinan utama dinas diperlukan agar berbagai persoalan yang menjadi perhatian insan pers dapat memperoleh penjelasan langsung dari pejabat yang memiliki kewenangan.
SWI Jabar tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada persoalan administrasi atau komunikasi antarstaf. Organisasi wartawan itu menginginkan adanya ruang dialog yang terbuka sehingga setiap pertanyaan dapat disampaikan dan dijawab secara proporsional.
Sikap SWI Jabar tersebut juga sejalan dengan agenda sebelumnya. Pada September 2026, SWI Jabar telah melakukan audiensi dengan Diskominfo Jabar untuk membahas kemitraan media, keterbukaan informasi publik, serta pola komunikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan pers. Dalam pertemuan itu, SWI Jabar menekankan pentingnya komunikasi yang profesional dan transparan.
Edi mengatakan, hubungan antara pemerintah dan insan pers seharusnya dibangun melalui komunikasi yang terbuka. Menurutnya, media memiliki fungsi jurnalistik sekaligus menjadi salah satu saluran informasi bagi masyarakat mengenai berbagai program dan kebijakan pemerintah.
Karena itu, ketika wartawan atau organisasi pers hendak melakukan audiensi, ruang komunikasi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun pemahaman bersama.
“Yang kami persoalkan bukan sekadar boleh atau tidak boleh audiensi. Kami ingin mengetahui dasar dan mekanismenya. Kalau memang ada prosedur yang harus kami ikuti, kami siap mengikuti. Tetapi jangan sampai komunikasi antara pemerintah dengan media justru terhambat karena persoalan yang belum jelas,” kata Edi.
Ia menambahkan, SWI Jabar tetap mengedepankan langkah-langkah persuasif dan komunikasi kelembagaan. Kedatangan ke Disdik Jabar, menurutnya, merupakan bagian dari upaya menyelesaikan persoalan melalui dialog.
SWI Jabar berharap Disdik Provinsi Jawa Barat dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar persyaratan surat pemberitahuan kepolisian tersebut, termasuk apakah persyaratan itu merupakan kebijakan resmi, prosedur keamanan internal, atau ketentuan administratif tertentu.
Sementara itu, SWI Jabar menegaskan akan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku sepanjang prosedur tersebut disampaikan secara jelas dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menghormati aturan. Kami juga tidak ingin melanggar prosedur. Tetapi kami meminta komunikasi dibuka. Kami datang sebagai organisasi wartawan untuk menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan di Jawa Barat,” tutur Edi.
Dengan kedatangan tersebut, SWI Jabar berharap polemik mengenai audiensi dapat segera diselesaikan melalui komunikasi langsung. Organisasi tersebut juga berharap pertemuan resmi nantinya dapat menghadirkan Kepala Disdik Jabar sehingga berbagai pertanyaan yang telah disiapkan dapat dibahas secara langsung dan terbuka.
(Red)
