Ekslusif: Mantan Anggota DPRD Sukabumi dari Gerindra Disorot, Diberi Ultimatum 1 Pekan
Kasus dan Hukum
Konflik Pabrik Emas di Waluran Memanas! CV Mutiara Jagat Hentikan Aktivitas PT MCM
Beritapublik.Online – Kabupaten Sukabumi – Konflik kerjasama pengolahan emas pecah di Kabupaten Sukabumi. Pemilik lahan dan izin pengolahan emas CV. Mutiara Jagat di Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, meminta PT. Mentari Citra Mineral (MCM) menghentikan seluruh aktivitas pembangunan infrastruktur pengolahan di lokasinya. Alasannya, PT. MCM diduga telah melakukan pelanggaran perjanjian kerjasama (wanprestasi) serta belum mengantongi izin resmi pembangunan. Pemilik CV. Mutiara Jagat menilai PT. MCM juga berupaya merubah izin-izin yang telah dimiliki CV. Mutiara Jagat menjadi atas nama PT. MCM, sehingga pihaknya merasa dirugikan. “Kami akan menutup sementara lokasi dan kegiatan yang ada di dalamnya sebelum pihak PT. MCM melaksanakan kesepakatan sesuai yang tertuang dalam perjanjian,” tegas Direktur Utama CV. Mutiara Jagat, Irman Firmansah, SE. saat ditemui di lokasi pengelolaan emas, Jumat (09/10/2026). Irman menjelaskan, kerjasama dilakukan karena pihaknya terkendala modal untuk menjalankan pabrik pengolahan emas miliknya. Seluruh lahan dan izin resmi pengolahan emas atas nama CV. Mutiara Jagat. “Kami melakukan kerjasama dengan PT. MCM untuk menjalankan pabrik pengelolaan emas ini. Tempat ini milik kami CV. Mutiara Jagat serta izin-izinnya juga atas nama kami, dikarenakan kita terkendala modal dan lain-lain makanya kita bekerjasama dengan PT. MCM. Kita semua sepakat dan menuangkan semua poin-poin kerjasama di surat perjanjian,” ujar Irman. “Namun dalam perjalanannya kami merasa dirugikan karena PT. MCM banyak melakukan pelanggaran poin-poin di surat perjanjian,” tambahnya. Selain dugaan wanprestasi, Irman menyoroti soal legalitas pembangunan. Menurutnya, PT. MCM belum memiliki izin resmi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai aturan di Kabupaten Sukabumi. “Kami cuma berharap dan meminta PT. MCM kembali melaksanakan komitmen awal sesuai perjanjian, termasuk menurunkan modal dana untuk melaksanakan produksi dan membeli bahan baku, serta keperluan operasional. Jangan sampai seolah-olah pihak PT. MCM mau merebut dan menguasai lokasi kita secara sepihak dengan berbagai cara, salah satunya mau merubah izin operasional yang telah kami punya dari CV Mutiara Jagat mau dirubah ke PT MCM,” ungkapnya.
Beritapublik.Online – Kabupaten Sukabumi – Konflik kerjasama pengolahan emas pecah di Kabupaten Sukabumi. Pemilik lahan dan izin pengolahan emas CV. Mutiara Jagat di Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, meminta PT. Mentari Citra Mineral (MCM) menghentikan seluruh aktivitas pembangunan infrastruktur pengolahan di lokasinya. Alasannya, PT. MCM diduga telah melakukan pelanggaran perjanjian kerjasama (wanprestasi) serta belum mengantongi izin resmi pembangunan. Pemilik CV. Mutiara Jagat menilai PT. MCM juga berupaya merubah izin-izin yang telah dimiliki CV. Mutiara Jagat menjadi atas nama PT. MCM, sehingga pihaknya merasa dirugikan. “Kami akan menutup sementara lokasi dan kegiatan yang ada di dalamnya sebelum pihak PT. MCM melaksanakan kesepakatan sesuai yang tertuang dalam perjanjian,” tegas Direktur Utama CV. Mutiara Jagat, Irman Firmansah, SE. saat ditemui di lokasi pengelolaan emas, Jumat (09/10/2026). Irman menjelaskan, kerjasama dilakukan karena pihaknya terkendala modal untuk menjalankan pabrik pengolahan emas miliknya. Seluruh lahan dan izin resmi pengolahan emas atas nama CV. Mutiara Jagat. “Kami melakukan kerjasama dengan PT. MCM untuk menjalankan pabrik pengelolaan emas ini. Tempat ini milik kami CV. Mutiara Jagat serta izin-izinnya juga atas nama kami, dikarenakan kita terkendala modal dan lain-lain makanya kita bekerjasama dengan PT. MCM. Kita semua sepakat dan menuangkan semua poin-poin kerjasama di surat perjanjian,” ujar Irman. “Namun dalam perjalanannya kami merasa dirugikan karena PT. MCM banyak melakukan pelanggaran poin-poin di surat perjanjian,” tambahnya. Selain dugaan wanprestasi, Irman menyoroti soal legalitas pembangunan. Menurutnya, PT. MCM belum memiliki izin resmi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai aturan di Kabupaten Sukabumi. “Kami cuma berharap dan meminta PT. MCM kembali melaksanakan komitmen awal sesuai perjanjian, termasuk menurunkan modal dana untuk melaksanakan produksi dan membeli bahan baku, serta keperluan operasional. Jangan sampai seolah-olah pihak PT. MCM mau merebut dan menguasai lokasi kita secara sepihak dengan berbagai cara, salah satunya mau merubah izin operasional yang telah kami punya dari CV Mutiara Jagat mau dirubah ke PT MCM,” ungkapnya.
JWI Soroti Kehadiran Aparat di Area CV. Mutiara Jagat: Pemerintah Jangan Diam, Hormati Klausul Perjanjian
Beritapublik.Online – SUKABUMI – Persoalan aktivitas di area pengolahan emas CV. Mutiara Jagat kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada kehadiran sejumlah aparat yang disebut datang atas instruksi komandannya untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di lokasi yang menurut pihak CV. mutiara jagat saat ini masih berstatus penghentian kegiatan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara para pihak. Direktur CV Mutiara Jagat, Irman, menyampaikan bahwa penghentian kegiatan tersebut bukan dilakukan tanpa dasar. Menurutnya, terdapat klausul dalam perjanjian yang memberikan hak kepada masing-masing pihak, baik CV Mutiara Jagat maupun Pihak PT.MCM (Mentari Cipta Mineral), untuk menghentikan kegiatan apabila terjadi persoalan di antara para pihak. Kegiatan, lanjut Irman, baru dapat kembali dilaksanakan setelah kedua belah pihak duduk bersama dan mencapai kesepakatan. “Penghentian ini sudah sesuai dengan klausul yang ada dalam perjanjian. Sebelumnya kedua belah pihak juga pernah difasilitasi pihak Polres agar masing-masing menghormati haknya. Karena itu, kegiatan untuk sementara dihentikan,” ujar Irman. Aparat Datang untuk Mengamankan, Lantas Siapa yang Bertanggung Jawab? Yang kemudian menjadi pertanyaan pihak CV Mutiara Jagat adalah dasar kehadiran aparat di lokasi tersebut. Irman menegaskan, apabila tujuan kedatangan aparat adalah untuk melakukan pengamanan, maka menurutnya pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap wilayah usaha tersebut seharusnya yang mendapatkan perhatian utama. “Kalau tujuannya untuk mengamankan, seharusnya perusahaan kami yang mempunyai kewajiban itu. Ini wilayah kami, area izin usaha kami. Jangan sampai wilayah yang menjadi tanggung jawab CV.mutiara jagat justru dimasuki atau digunakan untuk aktivitas oleh pihak yang menurut kami bukan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut,” tegasnya. Menurut Irman, persoalan ini tidak sebatas mengenai siapa yang berada di lokasi. Ada aspek tanggung jawab hukum dan teknis yang harus diperhatikan apabila kegiatan produksi tetap berlangsung. Sebab, apabila kemudian terjadi persoalan dalam kegiatan produksi, termasuk menyangkut tata cara produksi, keselamatan, lingkungan maupun aspek teknis lainnya, pihak yang memiliki izin dan kewenangan usaha berpotensi ikut dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
DUGAAN PERUBAHAN PENGUASAAN PENGOLAHAN EMAS DI WALURAN, JWI PERTANYAKAN KOMITMEN PERJANJIAN
Beritapublik.Online – SUKABUMI – Dugaan adanya perubahan arah penguasaan kegiatan pengolahan emas di Kp. Babakan Kebon Kacang, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, mulai menjadi perhatian. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah informasi mengenai adanya upaya perubahan administrasi maupun perizinan dari CV Mutiara Jagat menuju PT Mentari Cipta Mineral (MCM). Jika informasi tersebut benar, maka perubahan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut dasar hukum, pihak yang menginisiasi, tujuan perubahan, serta kaitannya dengan kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat dengan pengusaha lokal. Papan nama yang berada di lokasi juga masih mencantumkan CV Mutiara Jagat sebagai perwakilan Kecamatan Waluran, sebagaimana terlihat dalam dokumentasi lapangan. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar: apakah perubahan tersebut sebatas perubahan administratif dan badan usaha, atau justru merupakan bagian dari proses menuju penguasaan kegiatan usaha oleh pihak tertentu? DPD JWI Sukabumi raya : Apa Arti Sebuah Komitmen Jika Bisa Berubah di Tengah Jalan? Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) mempertanyakan substansi komitmen yang sebelumnya dituangkan dalam perjanjian antara pihak-pihak yang berkepentingan. Sebab, apabila telah terdapat kesepakatan mengenai pengelolaan, kerja sama, pembagian peran maupun kepentingan usaha, maka setiap perubahan seharusnya dilakukan berdasarkan persetujuan dan mekanisme yang jelas, bukan melalui langkah sepihak. Melalui ketuanya Lutfi yahya JWI mempertanyakan apa arti sebuah komitmen apabila kesepakatan yang telah dibuat kemudian dapat berubah tanpa penjelasan yang transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan?” Persoalan ini menjadi semakin penting apabila perubahan administrasi atau badan usaha tersebut pada akhirnya berdampak terhadap penguasaan, pengelolaan, keuntungan, maupun hak pihak yang sebelumnya terikat dalam perjanjian.
- 1
- 2
- 3
- 4
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.











