Fraksi PKS Sukabumi Sinergi Lintas Sektor Bahas Raperda Perempuan Sukabumi

Berita2 Dilihat

Sukabumi – Fraksi PKS Sukabumi mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan di Kabupaten Sukabumi. Pembahasan itu dilakukan dalam rapat kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Sukabumi pada Selasa (17/11/2026) bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga di Beritapublik.online

Kapolsek Cikupa AKP Syamsul Bahri Hadiri Silaturahmi Kebangsaan FPK Kabupaten Tangerang, Perkuat Kerukunan dalam Keberagaman

Hal tersebut terungkap dari unggahan di akun Facebook Fraksi PKS Kab. Sukabumi yang dibagikan 4 jam lalu. Dalam unggahan di akunnya itu, Fraksi PKS Kab. Sukabumi menjelaskan rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Bapemperda, Erpa Aris Purnama, serta Anggota Bapemperda dari Fraksi PKS, Hendra Purnama.

Menko Pangan Zulkifli Hasan Dipastikan Buka Rakernas III PJS di Batam

Rapat kerja itu juga dihadiri jajaran mitra kerja perangkat daerah terkait, di antaranya DP3A, Dinas Sosial, DPPKB, Bapperida, Disbudpora, Dinas Kesehatan, DKUKM, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, BKPSDM, dan Bagian Hukum Setda. Kehadiran lintas perangkat daerah ini menunjukkan pembahasan Raperda dilakukan secara komprehensif.

Percepat Penanganan Karhutla, TNI Kirimkan 13 Ton NaCl ke Banjarmasin dan Palangkaraya

Pembahasan lintas sektor ini menjadi langkah strategis untuk memastikan regulasi yang disusun benar-benar komprehensif, aplikatif, serta mampu menghadirkan rasa aman dan ruang pemberdayaan yang nyata bagi kaum perempuan di Kabupaten Sukabumi. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi dapat diterapkan di lapangan.

Danlanud Sjamsudin Noor Hadiri Konferensi Pers Penindakan Ekspor Ilegal Emas Senilai Rp 50 Miliar di Kanwil DJBC Kalsel

Fraksi PKS Sukabumi berkomitmen penuh mengawal lahirnya kebijakan daerah yang berpihak pada kesejahteraan keluarga serta penguatan peran perempuan di Kabupaten Sukabumi. Dengan sinergi lintas sektor, Raperda Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan diharapkan segera rampung dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Mafia Tanah Di Cepelang Terancam Pidana dan Batal Demi Hukum Bagi “Oper Alih Garapan” Liar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *