Beritapublik.Online – SUKABUMI – Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) DPD Sukabumi Raya menyoroti dugaan ketidaksesuaian penggunaan material dan pelaksanaan teknis pekerjaan dalam program pembangunan revitalisasi di SDN Puncak Batu, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Sorotan tersebut muncul setelah tim JWI melakukan investigasi lapangan dan menemukan sejumlah kondisi pekerjaan yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan serta pemeriksaan lebih lanjut, terutama menyangkut kesesuaian material dengan spesifikasi teknis dan standar mutu yang dipersyaratkan dalam program revitalisasi sekolah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian JWI adalah pemasangan keramik yang diduga dilakukan di atas keramik lama tanpa pembongkaran terlebih dahulu. Selain itu, kondisi pasir yang digunakan dalam pekerjaan dipertanyakan kesesuaiannya dengan standar yang dipersyaratkan. JWI juga menyoroti material GRC yang diduga memiliki ketebalan yang tidak seragam atau belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis.
Temuan tersebut tidak serta-merta menjadi kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran. Namun, kondisi di lapangan perlu diuji melalui pemeriksaan teknis, pencocokan dengan dokumen perencanaan, spesifikasi material, serta ketentuan pelaksanaan program revitalisasi yang berlaku.
Kepala Sekolah Sebut Pelaksanaan Teknis Diserahkan kepada P2SP dan Konsultan
Dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial serta menjunjung tinggi prinsip keberimbangan pemberitaan, tim JWI telah melakukan konfirmasi dan meminta tanggapan kepada pihak sekolah terkait sejumlah hal yang dipertanyakan.
Kepala SDN Puncak Batu, Asep Hendrik menyampaikan bahwa pelaksanaan teknis pekerjaan dan pengadaan material telah diserahkan kepada P2SP serta konsultan.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan ini. Namun, JWI memandang bahwa pelimpahan pelaksanaan teknis kepada P2SP dan keterlibatan konsultan tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan akan kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan program.
JWI menilai perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan, proses pemeriksaan mutu material, serta pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau dokumen perencanaan.
JWI Pertanyakan Tanggung Jawab Kepala Sekolah Selaku PA
Melalui wakil ketuanya Herman popay JWI juga mempertanyakan tanggung jawab Kepala Sekolah Asep Hendrik dalam kapasitasnya sebagai pihak yang disebut bertindak selaku PA dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut nya , kepala sekolah perlu memahami ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, termasuk aspek pengawasan, administrasi, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban program sesuai ketentuan yang berlaku.
Kami tidak bermaksud menyimpulkan bahwa kepala sekolah harus menguasai seluruh aspek teknis konstruksi secara profesional. Akan tetapi, pihak yang memiliki tanggung jawab dalam suatu program pembangunan harus mengetahui mekanisme pengendalian mutu,
memastikan pihak yang berkompeten menjalankan tugasnya, dan menindaklanjuti apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pungkas nya
Dengan demikian, pernyataan bahwa urusan teknis dan pengadaan material telah diserahkan kepada P2SP dan konsultan perlu diperjelas melalui dokumen serta pembagian tanggung jawab yang sah. Hal ini penting agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab apabila kemudian ditemukan kekurangan dalam pekerjaan.
JWI Minta Pemeriksaan Teknis dan Transparansi Dokumen
Ketua DPD JWI Sukabumi raya Lutfi Yahya memberikan pendapat Atas dugaan tersebut, JWI DPD Sukabumi Raya mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan terhadap pekerjaan revitalisasi SDN Puncak Batu.
Pemeriksaan tersebut perlu mencakup:
-
Kesesuaian material: Memeriksa jenis, mutu, ketebalan, serta spesifikasi material yang digunakan, termasuk keramik, pasir, dan GRC.
-
Metode pelaksanaan: Memastikan metode pemasangan keramik di atas permukaan lama, apabila benar dilakukan, sesuai dengan spesifikasi teknis dan dapat menjamin mutu serta ketahanan pekerjaan.
-
Dokumen perencanaan: Mencocokkan pekerjaan di lapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, spesifikasi teknis, dan dokumen perubahan pekerjaan atau contract change order (CCO), apabila ada.
-
Pengawasan konsultan dan P2SP: Memeriksa fungsi pengawasan, pemeriksaan material, serta proses penerimaan hasil pekerjaan.
-
Pertanggungjawaban program: Memastikan pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab menjalankan tugasnya sesuai aturan, termasuk dalam administrasi, pelaporan, dan penerimaan hasil pekerjaan.
-
Beliau menegaskan bahwa apabila terdapat perubahan pekerjaan atau penggunaan material yang berbeda dari rencana awal, perubahan tersebut harus dapat dijelaskan melalui dokumen yang sah dan sesuai ketentuan program.
Alasan perubahan tidak semestinya hanya disampaikan secara lisan tanpa dukungan administrasi dan dasar teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Sampai Program Revitalisasi Mengabaikan Mutu Bangunan Sekolah
Program revitalisasi sekolah pada dasarnya bertujuan meningkatkan kualitas sarana pendidikan agar siswa memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak. Karena itu, mutu material dan kualitas pengerjaan harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar mengejar penyelesaian fisik pembangunan.
JWI DPD Sukabumi Raya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui investigasi, konfirmasi, dan penyampaian informasi kepada publik secara berimbang. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait perlu diberikan kesempatan menjelaskan sekaligus didorong untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan sesuai ketentuan.pembangunan sekolah bukan hanya soal bangunan yang terlihat selesai, melainkan juga soal mutu, keselamatan, transparansi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Imbuhnya
(Red/tim)
