Beritapublik.Online – Kabupaten BOGOR – Pembangunan jalan di Kampung Cipicung RW 04 menuju Kampung Pasir Angin menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Akselerasi Pembangunan Perdesaan Tahun Anggaran 2026 tersebut dipertanyakan, mulai dari kejelasan pelaksana kegiatan hingga persoalan perizinan pembangunan jalan yang disebut-sebut merupakan jalan milik perusahaan daerah air minum (PDAM).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek pembangunan jalan tersebut memiliki volume panjang 747 meter, lebar 3 meter, dan ketebalan 0,03 meter, dengan anggaran sebesar Rp486.880.000.
Persoalan muncul ketika pembangunan jalan tersebut diduga menyentuh akses milik PDAM. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar perizinan pembangunan serta apakah sebelumnya telah dilakukan musyawarah dengan masyarakat setempat dan pihak yang berwenang atas jalan tersebut.
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai proses perencanaan pembangunan, status jalan yang dikerjakan, serta dasar persetujuan penggunaan atau pembangunan pada akses yang disebut sebagai jalan milik PDAM.
Sebagai pemerintah desa, kepala desa diharapkan mengedepankan keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk menjelaskan proses perizinan dan koordinasi dengan pihak terkait. Apabila persetujuan telah diberikan, dasar dan mekanisme persetujuan tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Keterangan TPK Belum Jelas
Ketika awak media berupaya meminta keterangan mengenai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di lokasi pembangunan, awak media diarahkan kepada seseorang bernama Misbun alias Gunawan.
Namun, melalui komunikasi pesan WhatsApp, Gunawan menjelaskan bahwa dirinya hanya bertugas mengawal pembangunan di kampung tersebut agar pelaksanaannya berjalan maksimal. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan TPK yang bertanggung jawab langsung atas kegiatan pembangunan tersebut.
Gunawan juga menyebutkan bahwa TPK proyek tersebut masih dijabat oleh Darman, yang diketahui merupakan mantan ketua RW setempat.
Awak media kemudian berupaya mengonfirmasi langsung kepada Darman terkait pelaksanaan kegiatan, tanggung jawab sebagai TPK, serta persoalan perizinan pembangunan jalan yang dipertanyakan. Namun, upaya konfirmasi tersebut belum membuahkan hasil karena yang bersangkutan disebut kerap tidak berada di rumah maupun di lokasi pekerjaan.
Situasi ini menimbulkan kesan belum adanya kejelasan mengenai pihak yang dapat memberikan keterangan secara menyeluruh terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Transparansi dan Klarifikasi Diperlukan
Dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran publik, kejelasan mengenai penanggung jawab kegiatan, keterbukaan informasi anggaran, serta kelengkapan administrasi merupakan hal penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
(Red)
