Kabupaten Sukabumi Dorong Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa di Kecamatan Gunung Guruh
Beritapublik – SUKABUMI – (23/8/2026) – Pemerintah Kabupaten Sukabumi, melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), terus menunjukkan komitmennya dalam pemerataan pembangunan infrastruktur desa. Salah satu proyek yang saat ini tengah berjalan adalah Peningkatan Jalan Lingkungan di wilayah Kecamatan Gunung Guruh.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan spesifik difokuskan pada Ruas Jalan Cibencoy – Gunung Guruh. Proyek ini memiliki nilai kontrak yang cukup signifikan, mencapai Rp. 187.093.913,99, yang bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi.
Penunjukan pelaksana proyek jatuh kepada CV. Agung Jaya Abadi dengan Nomor Surat Perintah Kerja (SPK): 000.3.2/SPK/PRJ27/DPU/2026. Sesuai kesepakatan, waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 30 hari kerja, yang diharapkan akan meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar mobilitas ekonomi warga desa.
Tak hanya fokus pada hasil fisik infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pihak kontraktor juga memastikan aspek keselamatan dan jaminan sosial bagi para pekerja. Hal ini terlihat jelas dari pemasangan spanduk imbauan BPJS Ketenagakerjaan di lokasi proyek. Spanduk tersebut menegaskan bahwa ‘Semua Pekerja Konstruksi di Proyek ini Dilindungi Program JKK-JKM BPJS Ketenagakerjaan’.
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) ini merupakan langkah preventif wajib yang harus dipenuhi oleh CV. Agung Jaya Abadi untuk memastikan seluruh hak perlindungan sosial pekerja terjamin selama proses pengerjaan proyek berlangsung.
”Perbaikan jalan ini sudah sangat dinantikan oleh warga. Kami berharap dengan rampungnya proyek ini, akses ke wilayah kami akan jauh lebih baik dan dapat mendongkrak perekonomian lokal,” ujar salah seorang tokoh masyarakat desa yang ditemui di sekitar lokasi proyek, seraya menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi atas pelaksanaan proyek tersebut.
Proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh standardisasi pembangunan infrastruktur desa yang mengutamakan kualitas, kepatuhan terhadap prosedur kontrak, serta perlindungan tenaga kerja.
(Red)
