Beritapublik Online – SUKABUMI -Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SPS TP Seruni, yang berlokasi di Kampung Cisande RT 19/05, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, menuai sorotan tajam dari kalangan jurnalis. Pasalnya, proyek bernilai ratusan juta rupiah tersebut diduga mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) serta asas keterbukaan informasi publik, Senin (16/11/2026).
Berdasarkan pantauan dan investigasi awak media di lokasi kegiatan pada Senin (16/11/2026), ditemukan sejumlah catatan penting dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi ini. Meskipun baner informasi kegiatan atau volume pekerjaan terpantau sudah terpasang di lokasi, namun pihak pelaksana diduga belum memasang baner atau papan informasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.
Baca Juga di Beritapublik.online
Selain itu, saat awak media mendatangi lokasi pembangunan, tidak tampak adanya pelaksana maupun kehadiran konsultan pengawas di area proyek. Ironisnya lagi, pengurusan jaminan sosial BPJS para pekerja diduga baru diproses setelah kegiatan fisik berjalan di lapangan.
Padahal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seluruh kelengkapan administratif dan perlindungan kerja seharusnya sudah dipersiapkan secara lengkap sebelum aktivitas fisik di lapangan mulai dikerjakan.
Berdasarkan papan informasi proyek (banner) yang tertera di lokasi, kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun jenis pekerjaan adalah revitalisasi satuan pendidikan untuk SPS TP Seruni dengan nilai anggaran sebesar Rp162.445.000, yang bersumber dari APBN Tahun 2026, dengan sistem pelaksana swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan dalam jangka waktu pelaksanaan 90 hari kerja.
Situasi semakin disorot ketika awak media berupaya melakukan konfirmasi di lokasi.
Kepala Sekolah SPS TP Seruni, Ita Roihanah, justru melontarkan pernyataan yang terkesan menolak kehadiran insan pers sebagai fungsi kontrol sosial.
“Saya tidak mengundang jurnalis ke sini,” ujar Ita Roihanah saat ditemui jurnalis di lokasi kegiatan, Senin (16/11/2026).
Pernyataan tersebut sangat disayangkan mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran negara (APBN) yang pengawasannya terbuka untuk publik dan pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya meminta tanggapan lebih lanjut dari pihak dinas dan instansi terkait di Kabupaten Sukabumi guna mengevaluasi kelengkapan administrasi serta penerapan K3 pada proyek revitalisasi tersebut.
(Redaksi)






