Beritapublik.Online – SUKABUMI -Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SD Negeri Cidolog, Kabupaten Sukabumi, menjadi perhatian DPD Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya. Sejumlah kondisi yang ditemukan dalam investigasi lapangan memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian material, perubahan pekerjaan atau Contract Change Order (CCO), pengelolaan material bongkaran, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran. Berdasarkan papan informasi kegiatan yang terpasang di lokasi, program revitalisasi tersebut mencantumkan nilai bantuan sebesar Rp830.842.501 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Pekerjaan yang tercantum meliputi rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi toilet, dan pembangunan fasilitas lainnya sebagaimana tertera pada papan proyek. Nilai anggaran tersebut tentu bukan sekadar angka dalam papan informasi. Di baliknya terdapat tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan, mutu yang dipersyaratkan, volume pekerjaan, serta ketentuan penggunaan dana negara. Dugaan Ketidaksesuaian Material Perlu Dijelaskan Dalam investigasi lapangan, tim JWI menemukan sejumlah kondisi material pada beberapa ruang kelas yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut. Terdapat dugaan penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, termasuk dugaan penggunaan material bekas. Informasi awal yang diperoleh,JWI menyebutkan bahwa perubahan atau penggunaan material tersebut diduga dikaitkan dengan adanya CCO yang disebut-sebut diarahkan untuk pengembangan lingkungan sekolah. Atas informasi tersebut, JWI mempertanyakan dasar teknis dan administratif perubahan pekerjaan itu. Apakah benar terdapat dokumen CCO yang sah? Pekerjaan apa saja yang mengalami perubahan? Berapa nilai anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan lingkungan sekolah, dan di mana hasil pekerjaan tersebut dapat diperiksa? sekretaris umum DPD JWI Sukabumi raya D.sukmadinata penjelasan mengenai CCO tidak cukup hanya disampaikan secara lisan. Perubahan pekerjaan harus dapat ditelusuri melalui dokumen yang relevan, termasuk rincian volume, nilai anggaran, persetujuan pihak berwenang, dan hasil fisik pekerjaan. Apabila benar terdapat perubahan spesifikasi atau pengalihan pekerjaan, kesesuaiannya harus diuji berdasarkan pedoman program dan dokumen teknis yang berlaku. Adapun dugaan ketidaksesuaian standar SNI perlu dipastikan melalui pemeriksaan spesifikasi dan bukti teknis, bukan semata-mata berdasarkan penampilan material. Dugaan Hubungan Keluarga dalam P2SP Jadi Perhatian
Presiden
Diduga Belum Kantongi PBG Meski Sudah Beroperasi Lama, Pabrik Daur Ulang Plastik di Cipancur Cisaat Disorot Warga
Beritapublik.Online – SUKABUMI – Keberadaan pabrik daur ulang plastik yang berlokasi di Kampung Cipancur, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mendadak menjadi sorotan warga setempat. Pasalnya, aktivitas pabrik tersebut diduga sudah beroperasi cukup lama, sementara proses Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dikabarkan baru atau sedang diurus. Berdasarkan keterangan warga pada Sabtu (10/10/2026), keberadaan operasional pabrik daur ulang plastik PET tersebut memicu keluhan serta pertanyakan terkait kepatuhan terhadap regulasi perizinan dan tata ruang wilayah. ”Pabrik ini sudah beroperasi sekian lama, tapi informasi yang kami dapatkan izin PBG-nya baru diproses. Harusnya legalitas perizinan diselesaikan terlebih dahulu sebelum operasional berjalan,” ujar salah seorang warga setempat, Sabtu (10/10/2026). Di lokasi tampak terpasang papan nama bertuliskan “Prevented Ocean Plastic Southeast Asia – Fasilitas Daur Ulang Plastik PET”. Warga menilai pihak pengelola terkesan mengabaikan prosedur pendirian dan operasional usaha di wilayah Kabupaten Sukabumi. Menanggapi hal tersebut, warga meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui dinas terkait—seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Satpol PP Kabupaten Sukabumi—untuk segera turun ke lapangan guna melakukan inspeksi dan tindakan tegas. ”Kami meminta pihak pemerintah daerah dan instansi terkait segera menindaklanjuti hal ini. Periksa kelengkapan perizinannya, termasuk dokumen lingkungan dan PBG. Jika terbukti melanggar aturan, harus diberikan sanksi atau tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas warga. Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak manajemen pabrik daur ulang plastik tersebut serta instansi terkait di Pemkab Sukabumi untuk mendapatkan keterangan resmi secara berimbang. (Tim)
JWI Sukabumi Raya: Jangan Biarkan Hak Rakyat atas Tanah Kalah oleh Gurita Kepentingan Oligarki
Beritapublik.Online – SUKABUMI – Beberapa bulan terakhir, masyarakat Indonesia disuguhi berbagai dinamika politik dan penegakan hukum yang kembali menguji komitmen negara dalam melindungi hak-hak rakyat. Mulai dari persoalan pertanahan yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga langkah perombakan jajaran pejabat negara oleh Presiden Prabowo Subianto, semuanya memunculkan satu pertanyaan mendasar: apakah perubahan pejabat benar-benar akan membawa perubahan nasib rakyat, atau sekadar menjadi babak baru dalam drama kekuasaan? Di tengah harapan masyarakat terhadap penyelesaian konflik agraria, persoalan penguasaan tanah, kepastian alas hak, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria masih menjadi pekerjaan besar yang menuntut keberanian politik serta tindakan nyata pemerintah. Masyarakat yang selama bertahun-tahun menguasai atau menggarap tanah negara, termasuk mereka yang memperjuangkan penyelesaian konflik agraria, tidak seharusnya terus dibiarkan hidup dalam ketidakpastian. Negara harus hadir memberikan kejelasan status hukum, membuka ruang penyelesaian yang adil, serta memastikan setiap kebijakan pertanahan tidak hanya menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan modal dan akses terhadap kekuasaan. Raja Majapahit atau Superhero? Rakyat Tidak Membutuhkan Sekadar Pencitraan Perombakan sejumlah pejabat negara oleh Presiden Prabowo Subianto kembali menghadirkan harapan sekaligus pertanyaan di tengah masyarakat. Publik menunggu apakah para pejabat baru benar-benar mampu membenahi persoalan mendasar yang selama ini belum terselesaikan, terutama konflik agraria yang menyangkut hak hidup dan masa depan rakyat. Penempatan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo pada jabatan yang berkaitan dengan agenda reforma agraria, sebagaimana disebut dalam dinamika penataan kelembagaan, juga menjadi perhatian publik. Namun, setiap informasi mengenai jabatan dan kewenangan tersebut perlu merujuk pada keputusan resmi pemerintah agar tidak menimbulkan kekeliruan. Bagi masyarakat, siapa pun yang dipercaya memegang jabatan strategis tidak cukup hanya memiliki pangkat, kewenangan, atau reputasi. Yang jauh lebih penting adalah keberanian mengungkap persoalan, menindak penyimpangan berdasarkan hukum, dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Sebab, pemimpin sehebat apa pun tidak akan berarti jika hanya tampil sebagai superhero di panggung politik, sementara persoalan rakyat tetap dibiarkan berlarut-larut. Rakyat tidak membutuhkan sosok yang sekadar terlihat perkasa. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani menegakkan keadilan, membongkar ketidakberesan, dan mengembalikan hak masyarakat sesuai ketentuan hukum.
Ujang Supriatin : Budaya Maritim dan Pencak Silat Adalah Pilar Jati Diri serta Ketahanan Bangsa.
Beritapublik.Online – Sukabumi – Salah satu Tokoh Budaya dan Spiritual Ujang Supriatin yang akrab di sapa Abah Ujang Guru, sekaligus Tokoh buruh Ketua Umum FSP Maritim Indonesia memiliki kepentingan dalan Pemanfaatan Warisan Budaya dan Kearifan Lokal (local wisdom) sebagai instrumen Diplomasi Pertahanan Regional merupakan salah satu wujud penerapan soft power yang sangat efektif. Di kawasan seperti Asia Tenggara (ASEAN) atau Indo-Pasifk, Ujang Supriatin menyatakan bahwa hubungan antar Negara sering kali diwarnai oleh keanekaragaman latar belakang budaya dan potensi konflik geopolitik. maka perlunya dibangun Melalui diplomasi pertahanan berbasis budaya, dalam hal ini Negara dapat membangun kepercayaan (confidence-building measures), meredakan ketegangan, serta memperkuat stabilitas kawasan tanpa terus mengandalkan kekuatan militer semata (hard power), tetapi ada langkah strategis lainnya melalui Budaya dan kearifan lokal. Berikut adalah kerangka strategis pemanfaatan warisan budaya dan kearifan lokal dalam diplomasi pertahanan regional: Pertama : Konsep dan Pendekatan UtamaPenyelarasan Nilai dan Falsafah Hidup : Penggunaan falsafah lokal yang menekankan perdamaian dan keharmonisan untuk melandasi doktrin diplomasi. Contohnya, konsep Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, atau falsafah Sumpah Palapa yang mencerminkan persatuan, satu sisi bahwa apresiasi Budaya Antar-Militer (Military Cultural Awareness) Mengintegrasikan pemahaman budaya kawasan ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan militer untuk meminimalkan miskalkulasi atau salah paham saat berinteraksi di lapangan. Kedua : Bentuk Strategi Operasional diantaranya: A. Soft Power dan Confidence-Building Measures (CBMs) Pertukaran Budaya: Menyelenggarakan festival seni, pameran sejarah pertahanan, dan penampilan musik tradisional dalam latihan bersama militer antar Negara (misalnya dalam event ASEAN Defense Ministers’ Meeting / ADMM).
Konflik Pabrik Emas di Waluran Memanas! CV Mutiara Jagat Hentikan Aktivitas PT MCM
Beritapublik.Online – Kabupaten Sukabumi – Konflik kerjasama pengolahan emas pecah di Kabupaten Sukabumi. Pemilik lahan dan izin pengolahan emas CV. Mutiara Jagat di Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, meminta PT. Mentari Citra Mineral (MCM) menghentikan seluruh aktivitas pembangunan infrastruktur pengolahan di lokasinya. Alasannya, PT. MCM diduga telah melakukan pelanggaran perjanjian kerjasama (wanprestasi) serta belum mengantongi izin resmi pembangunan. Pemilik CV. Mutiara Jagat menilai PT. MCM juga berupaya merubah izin-izin yang telah dimiliki CV. Mutiara Jagat menjadi atas nama PT. MCM, sehingga pihaknya merasa dirugikan. “Kami akan menutup sementara lokasi dan kegiatan yang ada di dalamnya sebelum pihak PT. MCM melaksanakan kesepakatan sesuai yang tertuang dalam perjanjian,” tegas Direktur Utama CV. Mutiara Jagat, Irman Firmansah, SE. saat ditemui di lokasi pengelolaan emas, Jumat (09/10/2026). Irman menjelaskan, kerjasama dilakukan karena pihaknya terkendala modal untuk menjalankan pabrik pengolahan emas miliknya. Seluruh lahan dan izin resmi pengolahan emas atas nama CV. Mutiara Jagat. “Kami melakukan kerjasama dengan PT. MCM untuk menjalankan pabrik pengelolaan emas ini. Tempat ini milik kami CV. Mutiara Jagat serta izin-izinnya juga atas nama kami, dikarenakan kita terkendala modal dan lain-lain makanya kita bekerjasama dengan PT. MCM. Kita semua sepakat dan menuangkan semua poin-poin kerjasama di surat perjanjian,” ujar Irman. “Namun dalam perjalanannya kami merasa dirugikan karena PT. MCM banyak melakukan pelanggaran poin-poin di surat perjanjian,” tambahnya. Selain dugaan wanprestasi, Irman menyoroti soal legalitas pembangunan. Menurutnya, PT. MCM belum memiliki izin resmi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai aturan di Kabupaten Sukabumi. “Kami cuma berharap dan meminta PT. MCM kembali melaksanakan komitmen awal sesuai perjanjian, termasuk menurunkan modal dana untuk melaksanakan produksi dan membeli bahan baku, serta keperluan operasional. Jangan sampai seolah-olah pihak PT. MCM mau merebut dan menguasai lokasi kita secara sepihak dengan berbagai cara, salah satunya mau merubah izin operasional yang telah kami punya dari CV Mutiara Jagat mau dirubah ke PT MCM,” ungkapnya.
Beritapublik.Online – Kabupaten Sukabumi – Konflik kerjasama pengolahan emas pecah di Kabupaten Sukabumi. Pemilik lahan dan izin pengolahan emas CV. Mutiara Jagat di Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, meminta PT. Mentari Citra Mineral (MCM) menghentikan seluruh aktivitas pembangunan infrastruktur pengolahan di lokasinya. Alasannya, PT. MCM diduga telah melakukan pelanggaran perjanjian kerjasama (wanprestasi) serta belum mengantongi izin resmi pembangunan. Pemilik CV. Mutiara Jagat menilai PT. MCM juga berupaya merubah izin-izin yang telah dimiliki CV. Mutiara Jagat menjadi atas nama PT. MCM, sehingga pihaknya merasa dirugikan. “Kami akan menutup sementara lokasi dan kegiatan yang ada di dalamnya sebelum pihak PT. MCM melaksanakan kesepakatan sesuai yang tertuang dalam perjanjian,” tegas Direktur Utama CV. Mutiara Jagat, Irman Firmansah, SE. saat ditemui di lokasi pengelolaan emas, Jumat (09/10/2026). Irman menjelaskan, kerjasama dilakukan karena pihaknya terkendala modal untuk menjalankan pabrik pengolahan emas miliknya. Seluruh lahan dan izin resmi pengolahan emas atas nama CV. Mutiara Jagat. “Kami melakukan kerjasama dengan PT. MCM untuk menjalankan pabrik pengelolaan emas ini. Tempat ini milik kami CV. Mutiara Jagat serta izin-izinnya juga atas nama kami, dikarenakan kita terkendala modal dan lain-lain makanya kita bekerjasama dengan PT. MCM. Kita semua sepakat dan menuangkan semua poin-poin kerjasama di surat perjanjian,” ujar Irman. “Namun dalam perjalanannya kami merasa dirugikan karena PT. MCM banyak melakukan pelanggaran poin-poin di surat perjanjian,” tambahnya. Selain dugaan wanprestasi, Irman menyoroti soal legalitas pembangunan. Menurutnya, PT. MCM belum memiliki izin resmi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai aturan di Kabupaten Sukabumi. “Kami cuma berharap dan meminta PT. MCM kembali melaksanakan komitmen awal sesuai perjanjian, termasuk menurunkan modal dana untuk melaksanakan produksi dan membeli bahan baku, serta keperluan operasional. Jangan sampai seolah-olah pihak PT. MCM mau merebut dan menguasai lokasi kita secara sepihak dengan berbagai cara, salah satunya mau merubah izin operasional yang telah kami punya dari CV Mutiara Jagat mau dirubah ke PT MCM,” ungkapnya.
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 11
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.











