Beritapublik Online – Sukabumi raya – Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dua ruas jalan yang selama ini menjadi perhatian dalam peningkatan infrastruktur daerah, yakni ruas Jalan Parungkuda–Bojongpari dan Jalan Pakuwon–Cipeuteuy, disebut mendapatkan dukungan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Program ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi kedua ruas tersebut. IJD merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya mempercepat penanganan jalan daerah yang menjadi prioritas, terutama ruas-ruas yang berperan penting dalam mendukung konektivitas, distribusi hasil produksi, serta aktivitas perekonomian masyarakat. Harapan Baru bagi Masyarakat Ruas Jalan Parungkuda–Bojongpari memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas warga dan mobilitas di wilayah Kecamatan Parungkuda. Sementara itu, ruas Jalan Pakuwon–Cipeuteuy di wilayah Kecamatan Kabandungan menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat, termasuk untuk konektivitas menuju wilayah Kabupaten Bogor. Peningkatan kualitas kedua ruas jalan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, mulai dari memperlancar perjalanan masyarakat, mendukung akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, hingga mempermudah distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Jalan yang baik bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan juga salah satu penopang pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas jalan harus diarahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga. Apresiasi Harus Diiringi Pengawasan
Jawa barat
JWI Soroti Revitalisasi SDN Cidolog Senilai Rp830,8 Juta: Dugaan Mutu Material, CCO, hingga Pengelolaan Aset Dipertanyakan
Beritapublik.Online – SUKABUMI -Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SD Negeri Cidolog, Kabupaten Sukabumi, menjadi perhatian DPD Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya. Sejumlah kondisi yang ditemukan dalam investigasi lapangan memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian material, perubahan pekerjaan atau Contract Change Order (CCO), pengelolaan material bongkaran, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran. Berdasarkan papan informasi kegiatan yang terpasang di lokasi, program revitalisasi tersebut mencantumkan nilai bantuan sebesar Rp830.842.501 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Pekerjaan yang tercantum meliputi rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi toilet, dan pembangunan fasilitas lainnya sebagaimana tertera pada papan proyek. Nilai anggaran tersebut tentu bukan sekadar angka dalam papan informasi. Di baliknya terdapat tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan, mutu yang dipersyaratkan, volume pekerjaan, serta ketentuan penggunaan dana negara. Dugaan Ketidaksesuaian Material Perlu Dijelaskan Dalam investigasi lapangan, tim JWI menemukan sejumlah kondisi material pada beberapa ruang kelas yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut. Terdapat dugaan penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, termasuk dugaan penggunaan material bekas. Informasi awal yang diperoleh,JWI menyebutkan bahwa perubahan atau penggunaan material tersebut diduga dikaitkan dengan adanya CCO yang disebut-sebut diarahkan untuk pengembangan lingkungan sekolah. Atas informasi tersebut, JWI mempertanyakan dasar teknis dan administratif perubahan pekerjaan itu. Apakah benar terdapat dokumen CCO yang sah? Pekerjaan apa saja yang mengalami perubahan? Berapa nilai anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan lingkungan sekolah, dan di mana hasil pekerjaan tersebut dapat diperiksa? sekretaris umum DPD JWI Sukabumi raya D.sukmadinata penjelasan mengenai CCO tidak cukup hanya disampaikan secara lisan. Perubahan pekerjaan harus dapat ditelusuri melalui dokumen yang relevan, termasuk rincian volume, nilai anggaran, persetujuan pihak berwenang, dan hasil fisik pekerjaan. Apabila benar terdapat perubahan spesifikasi atau pengalihan pekerjaan, kesesuaiannya harus diuji berdasarkan pedoman program dan dokumen teknis yang berlaku. Adapun dugaan ketidaksesuaian standar SNI perlu dipastikan melalui pemeriksaan spesifikasi dan bukti teknis, bukan semata-mata berdasarkan penampilan material. Dugaan Hubungan Keluarga dalam P2SP Jadi Perhatian
Diduga Belum Kantongi PBG Meski Sudah Beroperasi Lama, Pabrik Daur Ulang Plastik di Cipancur Cisaat Disorot Warga
Beritapublik.Online – SUKABUMI – Keberadaan pabrik daur ulang plastik yang berlokasi di Kampung Cipancur, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mendadak menjadi sorotan warga setempat. Pasalnya, aktivitas pabrik tersebut diduga sudah beroperasi cukup lama, sementara proses Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dikabarkan baru atau sedang diurus. Berdasarkan keterangan warga pada Sabtu (10/10/2026), keberadaan operasional pabrik daur ulang plastik PET tersebut memicu keluhan serta pertanyakan terkait kepatuhan terhadap regulasi perizinan dan tata ruang wilayah. ”Pabrik ini sudah beroperasi sekian lama, tapi informasi yang kami dapatkan izin PBG-nya baru diproses. Harusnya legalitas perizinan diselesaikan terlebih dahulu sebelum operasional berjalan,” ujar salah seorang warga setempat, Sabtu (10/10/2026). Di lokasi tampak terpasang papan nama bertuliskan “Prevented Ocean Plastic Southeast Asia – Fasilitas Daur Ulang Plastik PET”. Warga menilai pihak pengelola terkesan mengabaikan prosedur pendirian dan operasional usaha di wilayah Kabupaten Sukabumi. Menanggapi hal tersebut, warga meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui dinas terkait—seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Satpol PP Kabupaten Sukabumi—untuk segera turun ke lapangan guna melakukan inspeksi dan tindakan tegas. ”Kami meminta pihak pemerintah daerah dan instansi terkait segera menindaklanjuti hal ini. Periksa kelengkapan perizinannya, termasuk dokumen lingkungan dan PBG. Jika terbukti melanggar aturan, harus diberikan sanksi atau tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas warga. Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak manajemen pabrik daur ulang plastik tersebut serta instansi terkait di Pemkab Sukabumi untuk mendapatkan keterangan resmi secara berimbang. (Tim)
JWI Sukabumi Raya: Jangan Biarkan Hak Rakyat atas Tanah Kalah oleh Gurita Kepentingan Oligarki
Beritapublik.Online – SUKABUMI – Beberapa bulan terakhir, masyarakat Indonesia disuguhi berbagai dinamika politik dan penegakan hukum yang kembali menguji komitmen negara dalam melindungi hak-hak rakyat. Mulai dari persoalan pertanahan yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga langkah perombakan jajaran pejabat negara oleh Presiden Prabowo Subianto, semuanya memunculkan satu pertanyaan mendasar: apakah perubahan pejabat benar-benar akan membawa perubahan nasib rakyat, atau sekadar menjadi babak baru dalam drama kekuasaan? Di tengah harapan masyarakat terhadap penyelesaian konflik agraria, persoalan penguasaan tanah, kepastian alas hak, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria masih menjadi pekerjaan besar yang menuntut keberanian politik serta tindakan nyata pemerintah. Masyarakat yang selama bertahun-tahun menguasai atau menggarap tanah negara, termasuk mereka yang memperjuangkan penyelesaian konflik agraria, tidak seharusnya terus dibiarkan hidup dalam ketidakpastian. Negara harus hadir memberikan kejelasan status hukum, membuka ruang penyelesaian yang adil, serta memastikan setiap kebijakan pertanahan tidak hanya menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan modal dan akses terhadap kekuasaan. Raja Majapahit atau Superhero? Rakyat Tidak Membutuhkan Sekadar Pencitraan Perombakan sejumlah pejabat negara oleh Presiden Prabowo Subianto kembali menghadirkan harapan sekaligus pertanyaan di tengah masyarakat. Publik menunggu apakah para pejabat baru benar-benar mampu membenahi persoalan mendasar yang selama ini belum terselesaikan, terutama konflik agraria yang menyangkut hak hidup dan masa depan rakyat. Penempatan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo pada jabatan yang berkaitan dengan agenda reforma agraria, sebagaimana disebut dalam dinamika penataan kelembagaan, juga menjadi perhatian publik. Namun, setiap informasi mengenai jabatan dan kewenangan tersebut perlu merujuk pada keputusan resmi pemerintah agar tidak menimbulkan kekeliruan. Bagi masyarakat, siapa pun yang dipercaya memegang jabatan strategis tidak cukup hanya memiliki pangkat, kewenangan, atau reputasi. Yang jauh lebih penting adalah keberanian mengungkap persoalan, menindak penyimpangan berdasarkan hukum, dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Sebab, pemimpin sehebat apa pun tidak akan berarti jika hanya tampil sebagai superhero di panggung politik, sementara persoalan rakyat tetap dibiarkan berlarut-larut. Rakyat tidak membutuhkan sosok yang sekadar terlihat perkasa. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani menegakkan keadilan, membongkar ketidakberesan, dan mengembalikan hak masyarakat sesuai ketentuan hukum.
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 9
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.










